Bimtek Kabupaten Tolikara Papua
Kepada yth : Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala OPD, Kepala Kampung Kabupaten Tolikara
Dalam rangka peningkatan kapasitas dan
kapabilitas Aparatur Daerah, ASN, Aparat Kampung guna mendukung
kebijakan serta Regulasi baru Pemerintah Pusat, kami LEDIKNAS
menyelenggarakan dan mengundang Bapak/Ibu/Saudara(i) di Lingkup
Pemerintahan Kabupaten dam Kota seluruh Provinsi Papua untuk mengikuti BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK NASIONAL), diantaranya Bimtek Keuangan Daerah, Bimtek Kepegawaian, Diklat Bimtek Kepegawaian Kabupaten Deiyai, Bimtek Aset Daerah, Bimtek Pajak, Bimtek Kearsipan, Bimtek Pertanahan Setda Kabupaten Manokwari dan Bimtek tentang Pemerintahan Daerah bagi Pemerintah Kabupaten Merauke, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Nabire, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom,
Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara,
Kabupaten Waropen, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten
Asmat, Kabupaten Supiori, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yalimo,
Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Puncak, Kabupaten
Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Deiyai, Kota Jayapura. Kegiatan Bimtek Pemda Kabupaten Deiyai
Berikut kami informasikan Materi Judul
Bimtek Diklat Pengelolaan Keuangan, Diklat seputaran Manajemen
Administrasi Kepegawaian, Diklat Bimtek tentang Barang Milik Daerah
(BMD) Diklat Aset Daerah serta Biaya Kegiatan sebagai bahan pertimbangan
Bapak/Ibu/Saudara(i) di Lingkup Pemerintahan Kabupaten TolikaraBimtek Keuangan Daerah
Bimtek Kepegawaian
Bimtek Aset Daerah
Untuk informasi pendaftaran:
SEKRETARIAT LEMBAGA LEDIKNAS
- Jl. Taruna V Nomor 44 Kemayoran, Jakarta Pusat – DKI Jakarta 10650 Indonesia
- Telepon : 021-21478758; Faksimile : 021-21478758
- Layanan Kontak : 082112366662; 0811180721
- Email : lediknas@gmail.com
Berikut daftar materi bimtek keuangan
1
|
Implementasi Penerapan Standar
Biaya Masukan Untuk TA. 2019 Dan Standar Biaya Keluaran TA. 2019
|
|
2
|
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) Berbasis Akrual Berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2018
|
|
3
|
Rencana Strategis Perangkat Daerah
Serta Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan Renstra SKPD/OPD
|
|
4
|
Tata Cara Penyusunan Dan Penyajian
Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai SAP Menuju Opini WTP
|
|
5
|
Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 Berdasarkan Permendagri Nomor
33 Tahun 2019
|
|
6
|
Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 Berdasarkan Permendagri Nomor 22 Tahun
2018
|
|
7
|
Penyusunan Dan Evaluasi Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
|
|
8
|
Perencanaan Dan Penyusunan
Anggaran Berbasis Kinerja
|
|
9
|
Pengelolaan Keuangan Daerah Dan
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bagi Bendahara Pemerintah Serta
Penyampaiannya
|
|
10
|
Administrasi Keuangan Dan
Perencanaan Bagi PA,PPTK Dan Bendahara
|
|
11
|
Penyusunan Laporan Keuangan Rumah
Sakit / Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
|
|
12
|
Penatausahaan Keuangan Dan Proses
Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan Dan Bendahara
|
|
13
|
Mekanisme Penyisihan Piutang Dan
Penyisihan Dana Bergulir Berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2015 Bagi
Pengguna Anggaran, KPA, PPK SKPD Dan Bendahara Penerimaan SKPD Dan SKPKD
|
|
14
|
Strategi Perencanaan Dan
Pengendalian Anggaran, Perencanaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah Serta Pengelolaan Barang Dan Jasa Pemerintah Berbasis
E-Baugdeting
|
|
15
|
Implementasi Transaksi Non Tunai
Dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Serta
Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi
|
|
16
|
Kewajiban Perpajakan Bagi
Bendahara Pengeluaran SKPD
|
|
17
|
Pedoman Dan Tata Cara Penyusunan
RKA-SKPD Dan DPA Instansi Pemerintah
|
|
18
|
Penyusunan Neraca Awal Dan Akhir
Pemerintah Daerah
|
belum ada link
|
19
|
Pengelolaan Dan Pertanggung
Jawaban Dana Alokasi Umum dan Mekanisme Pengalokasian Anggaran Transfer ke
Daerah
|
belum ada link
|
20
|
Rekonsiliasi Dan Verifikasi
Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD
|
|
21
|
Sistem Penatausahaan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Dan Strategi Mengahadapi Audit Dalam
Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Standar
Akutansi Pemerintah
|
|
22
|
Proses Akuntansi Pelaporan Dan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
|
|
23
|
Standarisasi Pemeriksaan Keuangan
Negara (SPKN)
|
|
24
|
Penyusunan KUA PPAS Dan RKA SKPD
|
|
25
|
Audit Intern Inspektorat Daerah
Sebagai Aparatur Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Daerah
|
|
26
|
Dasar-Dasar Pengelolaan Keuangan
Dan Pengelolaan Manajemen Aset Daerah Yang Efektif
|
|
27
|
Penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (LPPD)
|
|
28
|
Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
|
|
29
|
Regulasi Baru Pengelolaan Keuangan
Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 TAHUN 2019 Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
|
|
30
|
Bimtek Penguatan Fungsi Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah
|
|
31
|
Bimtek Penyusunan RBA BLUD Tahun
Anggaran 2020
|
|
32
|
Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD)
|
|
33
|
Bimtek Penerapan Akuntansi
Berbasis Akrual
|
|
34
|
Bimtek Sosialisasi Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD)
|
|
35
|
Bimtek Pengelolaan Pendapatan
Daerah Dalam Mendukung Kemandirian Daerah
|
|
36
|
Bimtek Penyusunan, Pelaksanaan,
Penatausahaan, Pelaporan, Pengawasan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019
|
|
37
|
Bimtek Laporan Dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
13 Tahun 2019
|
|
38
|
Bimtek Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Berdasarkan
Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
|
|
39
|
Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Lingkup OPD/ SKPD
|
|
40
|
Implementasi Peraturan Presiden
Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
|
|
41
|
Bimtek Penyelenggaraan Sistem
Informasi Keuangan Daerah berdasarkan PMK Nomor 24/PMK.07/2020
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar